2020 Akhiri Tata Area, Kalaupun Awal Kalinya HGU – Menteri Rencana Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memperkirakan pekerjaan tukar ke ibu kota baru dari DKI Jakarta dijalankan pada 2024 seusai pembangunan infrastruktur basic usai.
Bambang menuturkan jika pembangunan infrastruktur basic serta layanan pemerintahan, perumahan sampai kepentingan komersial dilakukan dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.
“Harapannya, sekiranya 2024 udah mulai ada pekerjaan perpindahan. Apa seluruh atau beberapa dari Jakarta ke ibu kota baru,” kata Bambang di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/5).
Hingga sekarang ini pemerintah belum menentukan lokasi mana yang bisa menjadi area ibu kota baru mengambil alih DKI Jakarta. Bambang menuturkan jika pemerintah membidik pada tahun ini area ibu kota baru dapat selekasnya dipastikan.
“2019 semua tinjauan tuntas serta ada ketentuan,” tangkisnya.
Bambang menyebutkan seusai hendak memutuskan area, pemerintah langsung konsultasi dengan DPR buat menyetujui produk hukum dalam pembangunan ibu kota baru itu. Menurut dia, produk hukum ini dapat berbentuk undang-undang baru atau melakukan revisi peraturan yang udah ada.
Peraturan yang disebut yaitu Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2007 perihal Pemerintahan Propinsi Wilayah Privat Ibukota Jakarta jadi Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Tentu disediakan koreksi undang-undang serta akan dikupas apa koreksi DKI barusan atau undang-undang baru, 2019 hingga awal 2020,” tangkisnya.
Bambang menyambung selama tahun 2020 pemerintah mulai siapkan tanah di area ibu kota baru. Dia menyebutkan Kementerian Agraria serta Tata Area (ATR)/Tubuh Pertanahan Nasional (BPN) akan menegaskan status tanah di lokasi ibu kota baru itu.
“2020 akhiri tata area. Kalaupun awal kalinya HGU, karena itu mesti di ubah jadi lokasi perkotaan barusan,” ujarnya.
Bambang menyebutkan sekarang ini pihaknya udah
punyai design pembangunan ibu kota baru. Meski begitu, dia menuturkan design itu akan teruslah diperbaiki. Dalam design itu nantin ada lokasi pokok pusat pemerintahan.
“Sekiranya buat mulai bisa mengalihkan pusat pemerintahan ada bermacam teknik. Ada yang pindahnya sekaligus juga seperti di Putrajaya atau setahap seperti Sejong,” tutur Bambang.