Home / Berita Umum / Gerindra Membela Anies Soal IMB

Gerindra Membela Anies Soal IMB

Gerindra Membela Anies Soal IMB – Partai Gerindra bela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dikatakan cerdas ngomong oleh eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut Partai Gerindra, Anies tidak bisa asal menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau Reklamasi.

“Pak Anies sesuai sama peraturan, ia miliki basic hukum keluarkan itu. Gak asal,” tutur Ketua Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta, Abdul Ghoni, Kamis (20/6/2019).

Menurut Ghoni, Anies tidak keluarkan kebijaksanaan tanpa ada alasan instansi serta dinas sehubungan. Mulai dari Dinas Cipta Karya, Tata Area serta Pertanahan (Citata) DKI Jakarta hingga sampai Team Gubernur untuk Pemercepatan Pembangunan (TGUPP).

“Ada konsultasi dengan Citata, Citata pun riset. IMB pun hasil referensi Citata. Citata dengan juga Biro Hukumnya, PTSP (Service Terintegrasi Satu Pintu). Gak mungkin Pak Anies buat, atau tanda tangan, perintahkan dinas sehubungan, tentu ada konsultasi TGUPP, Citata. Citata kan tahu proses, sistem dalam perizinan IMB. Jika tidak ada basic hukum Pak Anies pun gak berani. PTSP pun disertakan,” kata Ghoni.

Ghoni lalu menyebutkan Ahok melepaskan bangunan tanpa ada basic hukum dibikin. Menurut dia, bangunan itu bukan mulai dibikin kala Anies memegang pada 2017.

“Pada jaman Pak Ahok tidak buat peraturan. Itu kan bangunan itu berdiri tidak ada (peraturan). Reklamasi gak jelas, bangunan gak jelas. Itu bukan sekedar kala Pak Anies, bangunan itu dibikin. Hingga sampai 1000 unit jika tidak salah,” kata Ghoni.

Pemprov DKI awalnya keluarkan IMB untuk bangunan yang ada di Pulau Reklamasi. Meski sebenarnya, bangunan-bangunan itu sudah sempat disegel oleh Pemprov karena dianggap melanggar izin.

Penyegelan Pulau D reklamasi pada Kamis (7/6/2018). Ada 932 bangunan disegel lantaran gak punyai izin membangun bangunan (IMB).

Selesai menyegel bangunan di pulau reklamasi, Anies lantas mencabut izin 13 pulau reklamasi. Perihal ini sama dengan janji kampanye Anies sebelum dipilih jadi Gubernur DKI.

Akan tetapi, pada 2019, Pemprov DKI keluarkan IMB untuk bangunan di pulau itu. Salah satunya basic hukum diterbitkannya IMB itu, menurut Anies, merupakan Pergub 206/2016 perihal PRK.

“Berikut, ada kurang lebih seribu unit rumah yang udah mereka bangun tanpa ada IMB serta dibikin pada periode 2015-2017, sebelum kami bekerja di DKI. Jadi soal yang kami jumpai serta mesti dituntaskan sehubungan dengan sejumlah kenyataan: 1) ada Pergub 206/2016 perihal PRK, 2) ada tempat kurang dari 5% yang udah dibikin bangunan tempat tinggal dengan berdasarkan pada Pergub itu serta 3) ada pelanggaran bangun tanpa ada IMB,” kata Anies.

“Pergub 206/2016 itu yang menjadi landasan hukum untuk pengembang untuk bangun. Jika saya mencabut Pergub itu, biar bangunan rumah itu kehilangan basic hukumnya, lalu membuka bagunan itu karena itu yang hilang tidak saja bangunannya tetapi keputusan atas hukum pun jadi hilang,” sambungnya dalam info tercatat.

Ahok yang disebut Gubernur DKI di saat pengerjaan Pergub itu berani bicara. Ahok memaparkan argumen dianya menerbitkan Pergub itu.

“Saya telah malas komentarinya. Jika pergub saya dapat munculkan IMB reklamasi, udah lama saya munculkan IMB. Saya simpatisan reklamasi untuk peroleh dana pembangunan DKI yang dapat raih diatas Rp 100-an triliun dengan peran penambahan 15 prosen NJOP tiap-tiap pengembang jual tempat hasil reklamasi,” kata Ahok lewat pesan singkat, Rabu (19/6).

Ahok menjelaskan Pergub perihal Pedoman Rancang Kota Pulau C, Pulau D, serta Pulau E Hasil Reklamasi Lokasi Strategis Pantai Jakarta Utara ditempatkan untuk masyarakat yang udah beli rumah di pulau reklamasi. Ia bertanya-tanya Pergub yang diterbitkannya jadikan basic hukum oleh Anies untuk menerbitkan semua IMB bangunan di pulau reklamasi.

“Utamanya, Pergub itu saya mengeluarkan buat membantu rakyat DKI yang keburu miliki rumah akan tetapi tidak dapat buat IMB serta teristimewa pulau reklamasi,” ucapkan Ahok.

Ia lantas menyamai Anies dengan pelaku anggota DPRD DKI Jakarta yang menampik NJOP 15 prosen kala pengkajian Perda Tata Area di Pulau Reklamasi. Ahok juga menyebutkan Anies cerdas ngomong sampai IMB dapat nampak tanpa ada Perda.

“Saat ini lantaran gubernurnya cerdas ngomong, Pergub saya dapat untuk IMB reklamasi tanpa ada butuh perda . Yang ada keharusan 15 prosen dari nilai NJOP dari pengembang untuk pembangunan DKI. Anies memang hebat dapat tak ingin 15 prosen buat bangun DKI? Sama perihalnya dengan pelaku DPRD,” jelas Ahok.

About penulis77