Gubernur DKI Harus Tegas Dalam Bawahannya – Resapan budget Pemprov DKI tetap rendah. Partai Gerindra DKI memohon Gubernur Anies Baswedan tegas ke bawahannya yg gak maksimum kerja. Sikap Gubernur terdahulu, Basuki T Purnama (Ahok) dikaji kembali.
” Penyerapan budget ini mesti disaksikan gubernur jadi lampu kuning, ialah berhati-hati, ” kata Wakil ketua DPD Partai Gerindra DKI, Syarif, bab resapan budget hingga November ini, terhadap detikcom, Senin (12/11/2018) .
Awal kalinya, Anies menjelaskan resapan budget yg rendah ini lantaran proses pembayaran yg bertele-tele. Syarif memajukan biar Anies lekas melakukan perbaikan sistemnya. DPRD DKI dikatakannya udah mewanti-wanti Anies buat melakukan perbaikan metode pemanfaatan budget.
Sekretaris Komisi A (Sektor Pemerintahan) DPRD DKI ini menyaksikan ada tiga factor yg melatarbelakangi penyerapan budget Pemprov DKI rendah. Pertama merupakan rencana serta eksekusi yg tidak baik. Tetapi, pihak eksekutif ialah Grup Kerja Fitur Daerah (SKPD) yg tidak sukses menjalankan tak ditegasi oleh Anies.
” Dahulu era Ahok kan mereka (SKPD) takut, sedikit-sedikit pecat. Saat ini, Pak Anies lumayan lembut toh pun tak maksimum. Pak Anies selayaknya mengerjakan terobosan, ” sorot Syarif.
Anies diharapkannya bisa memajukan aparat pemerintahan buat kreatif. Anies pun diperintah buat kuatkan kontrak obyek buat semua kepala dinas, apabila obyek tak terwujud karena itu kepala dinas diperintah mundur.
” Dahulu di era Ahok begitu. Namun Ahok itu tak pasnya terdapat pada faktor belum juga dicoret namun udah mengancam-ancam. Saya fikir, bila pengin pecat ya pecat saja, ” ujarnya.
Anies butuh bikin terobosan, ialah tegas pada bawahannnya yg tak capai obyek tetapi tiada main ancam. Menurut Syarif, itu merupakan antitesis dari sikap Ahok jaman dahulu. Ia memohon penyerapan budget mesti diatas 85%.
” Ini hasil teliti saya dengan cara objektf, serta Pak Gubernur mesti lekas berbenah. Udah dua tahun ini saya melihat situasi ini, menejlang perubahan Ahok hingga Anies saat ini. Tegas saja, Pak Anies! ” kata Syarif.
Factor ke dua yg dinilai mempengaruhi rendahnya penyerapan budget ialah penyelarasan pada unit serta SKPD yg tak baik. Ke-tiga, ialah mentalitas birokrasi yg lebih mencari aman serta takut mengerjakan perubahan, karena itu birokrat gak berani menjalankan program. Butuh juga ada sangsi tunjangan kemampuan daerah apabila penyerapan budget rendah. Sanskinya merupakan pemotongan 30% TKD. Ketagasan Anies dibutuhkan buat mengatur SKPD.
” Pak Anies mesti lebih tegas serta menentukan petinggi yg kompeten serta punyai nyali, semestinya jujur dan berkarakter kuat utama, ” jelasnya.
Awal kalinya dikabarkan, keseluruhan alokasi berbelanja pada 2018 ini yaitu Rp 75 triliun. Budget yg baru terserap sebesar Rp 41 miliar. Keseluruhan resapan berbelanja langsung serta berbelanja gak langsung baru 54, 7%.
Gubernur Anies mengaku resapan budget DKI tetap rendah diakhir tahun. Satu diantaranya kendalanya merupakan proses pembayaran yg bertele-tele. Buat mengelola pembayaran, SKPD menentukan menagih di ujung tahun ketimbang menagih tiap-tiap tiga bulan. Ada juga dikarenakan beda ialah pembayaran tunai buat pembelian tanah yg ia hindarkan, konsekuensinya memang sebabkan sereapan budget rendah. Anies mau pembelian tanah dilaksanakan melalui non-tunai hingga tata kelolanya lebih terjamin dari soal.